Theo Kelen, Jayapura – The Indonesian governing administration is taken into account not to be serious about resolving the armed conflict in Papua. An strategy of tranquil dialogue should go on to be encouraged as an energy to resolve the conflict in Papua, but the government has overlooked this.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.
Perjalanan Bangsa Indonesia dalam mencapai politik yang adil dan sejahtera sangat panjang. Perubahan dari orde lama menuju orde baru, maupun orde reformasi selalu menelan korban. Pada era menuju reformasi ditandai dengan penembakan terhadap mahasiswa demonstran dan pembakaran mall, gudang rokok milik Gudang Garam, toko kelontong, dan rumah menjadi sasaran goal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan politik Islam pada masa reformasi. Penelitian ini menggunakan penelitian Studi pustaka dengan. sumber hukum primer dari buku dan sumber knowledge sekunder dari artikel maupun jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah Politik Islam pasca Orde Baru (reformasi) bukan merupakan “daur ulang” politik masa lampau, dalam pengertian muatan pembentukan pemerintahan Islam, tetapi berakar dari pilihan intelektual setelah mengalami mental workout.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi dilemma solving malah asik menjadi dilemma getting.
Within an Serious way, this case is often called the contestation involving the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led to the May well 1998 riots that occurred a few days right before Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T
Sebagai pengambil kebijakan pada level daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.
Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[seventeen]
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Recently, Indonesia’s ranking on many human rights and rule of legislation indices has fallen. This is because of an absence of community participation in giving criticism and input into the administration of government, the 2013 Ormas Legislation and the 2017 Perppu Ormas, harassment and intimidation of minority groups, as well as the continuing criminalization of activists.
Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap periksa di sini personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang user dalam memberikan perintah.
Then they have been dispatched to all locations of the island of Java Together with the mission to seek assistance to protect the Republic and oversee the enemy’s movements.[six]
Foundations proven by overseas people today or entities must have no less than one Indonesian member on The manager board; that member must serve as the muse’s chair, secretary or treasurer.
Citizens are typically conscious of public participation mechanisms. By way of example, civil society actively introduced community details lawsuits right before the Public Data Fee as allowed less than Legislation No. 14/2008 within the Disclosure of Public Information. Having said that, the government often unilaterally categorizes “community agency” as exempt for motives like protecting “national financial resilience.